Whatsapp-Button


SISTEM APLIKASI BPHKTL XIX PEKANBARU

APLIKASI SIPERMATA

DAFTAR APLIKASI LOGIN APLIKASI

PERSYARATAN PEMOHON DATA

Aplikasi ini diperuntukan untuk Perorangan / Lembaga Baik Pemerintahan maupun Non Pemerintah yang memiliki Legalitas yang diakui Negara

PEMERINTAH
  • Dinas / Universitas / Mahasiswa Penelitian
  • Memiliki Surat Pengantar Yang Sah Sesuai Dengan Lembaga Pemerintahan
  • Khusus Mahasiwa Penelitian ( Memilki Surat Sedang Melakukan Penelitian Dari Universitas )

NON PEMERINTAH
  • Perseorangan / LSM / Organisasi / Korporasi / Company.
  • Memiliki Surat Izin Yang Sah Yang Sah Sesuai Dengan Lembaga Non Pemerintahan

APLIKASI SIPINAL

DAFTAR APLIKASI LOGIN APLIKASI

PEMINJAMAN INVENTARIS

PERSYARATAN
  • Terdaftar Sebagai Rekanan
  • Memiliki Surat Resmi dari Instansi Pemerintahan
  • Mengajukan Peminjaman Pada Aplikasi Dengan Mencamtunkan Surat Permohonan







DAFTAR APLIKASI LOGIN APLIKASI

PERSYARATAN PEMOHON DATA

1. Persyaratan Permohonan Telaah Status Kawasan
  • Permohonan dibuat dengan surat yang ditandatangani Pemohon yaitu: Instansi Pemerintah (Pimpinan Instansi) atau Pihak Swasta (Pimpinan Badan Usaha), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perorangan, dan Kelompok Tani.
  • Melampirkan Peta atau Titik Koordinat yang akan ditelaah dalam bentuk koordinat geografis dengan shapefile (SHP).
  • Mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi.
2. Persyaratan Penataan Batas Areal Kerja
  • A. Pemohon Adalah :
  • Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
  • Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
  • Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
  • Pemegang Penetapan KHDT.
  • Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
  • B. Pelaksanaan tata batas / pekerjaan lapangan sudah selesai minimal 80%.
  • C. Pemohon menyerahkan data hasil pengukuran yang telah diselesaikan di lapangan dengan data shapefile (SHP).
3. Persyaratan Permohonan Keterangan Ahli Pemetaan Kawasan Hutan
  • Pemohon adalah Aparatur Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPNS Kehutanan).
  • Surat permohonan.

INFORMASI UTAMA

Image

Titik Api TNBTS Padam, Petugas Fokus Pendinginan dan Penyisiran

  • 14 Agustus 2026

Kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Jawa Timur, dipastikan telah padam. Saat ini petugas masih terus melalukan proses pendinginan dan pemantauan instensif untuk mencegah munculnya kembali akibat bara di bekas lokasi terbakar.

Kementerian Kehutanan dibawah kepemimpinan Menhut Raja Juli Antoni mengucapan terima kasih kepada BNPB/BPBD, TNI Polri, Pemerintah daerah, relawan dan masyarakat atas kerjasama yang luar biasa membantu proses pemadaman api hingga selesai.

Berdasarkan pemantauan lapangan yang dilakukan Manggala Agni beserta tim gabungan, hingga pukul 15.00 WIB, Jumat (14/8/2026) tidak lagi ditemukan nyala api aktif di lokasi. Meski demikian petugas masih menemukan adanya bara di sejumlah area bekas terbakar.

Proses penyisiran dan pendinginan dilakukan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) bersama Satgas Penanganan Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2026. Tahapan ini t...

Kementerian Kehutanan Tingkatkan Kompetensi GANISPH HHBK untuk Dukung Pengelolaan Hutan Lestari

  • 10 Agustus 2026

Menhut Bersama Pangdam V/Brawijaya dan Wagub Jatim Tinjau Langsung Penanganan Kebakaran TN Bromo Tengger Semeru

  • 10 Agustus 2026

Api Karhutla di Resor Sembalun TN Gunung Rinjani Berhasil Dikendalikan, Kemenhut Lanjutkan Mopping Up

  • 10 Agustus 2026

Kebakaran Kawah Wadon Terus Ditangani, Keselamatan Pendaki TNGGP Dipastikan

  • 10 Agustus 2026
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PEMOLAAN KAWASAN HUTAN
SEKSI ISDH DAN LINGKUNGAN
Image
  • 26 Mei 2024
  • SEKSI PENGUKUHAN DAN PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

MENGATUR PERENCANAAN HUTAN

Mengatur Perencanaan Hutan: Langkah Penting Menuju Keberlanjutan Ekosistem

Pendahuluan
Perencanaan hutan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hutan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan habitat bagi flora dan faun...

Image
  • 05 Februari 2024
  • SEKSI PENGUKUHAN DAN PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

Carbon Governance: Kunci Menjaga Kedaulatan Negara

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar, menekankan pentingnya regulasi kuat dalam perdagangan karbon untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Dalam wawancara eksklusif dengan Detikcom, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa carbon governance adalah instrumen vital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan karbon...


LINK REKANAN