Whatsapp-Button


SISTEM APLIKASI BPHKTL XIX PEKANBARU

APLIKASI SIPERMATA

DAFTAR APLIKASI LOGIN APLIKASI

PERSYARATAN PEMOHON DATA

Aplikasi ini diperuntukan untuk Perorangan / Lembaga Baik Pemerintahan maupun Non Pemerintah yang memiliki Legalitas yang diakui Negara

PEMERINTAH
  • Dinas / Universitas / Mahasiswa Penelitian
  • Memiliki Surat Pengantar Yang Sah Sesuai Dengan Lembaga Pemerintahan
  • Khusus Mahasiwa Penelitian ( Memilki Surat Sedang Melakukan Penelitian Dari Universitas )

NON PEMERINTAH
  • Perseorangan / LSM / Organisasi / Korporasi / Company.
  • Memiliki Surat Izin Yang Sah Yang Sah Sesuai Dengan Lembaga Non Pemerintahan

APLIKASI SIPINAL

DAFTAR APLIKASI LOGIN APLIKASI

PEMINJAMAN INVENTARIS

PERSYARATAN
  • Terdaftar Sebagai Rekanan
  • Memiliki Surat Resmi dari Instansi Pemerintahan
  • Mengajukan Peminjaman Pada Aplikasi Dengan Mencamtunkan Surat Permohonan







DAFTAR APLIKASI LOGIN APLIKASI

PERSYARATAN PEMOHON DATA

1. Persyaratan Permohonan Telaah Status Kawasan
  • Permohonan dibuat dengan surat yang ditandatangani Pemohon yaitu: Instansi Pemerintah (Pimpinan Instansi) atau Pihak Swasta (Pimpinan Badan Usaha), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perorangan, dan Kelompok Tani.
  • Melampirkan Peta atau Titik Koordinat yang akan ditelaah dalam bentuk koordinat geografis dengan shapefile (SHP).
  • Mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi.
2. Persyaratan Penataan Batas Areal Kerja
  • A. Pemohon Adalah :
  • Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
  • Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
  • Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
  • Pemegang Penetapan KHDT.
  • Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
  • B. Pelaksanaan tata batas / pekerjaan lapangan sudah selesai minimal 80%.
  • C. Pemohon menyerahkan data hasil pengukuran yang telah diselesaikan di lapangan dengan data shapefile (SHP).
3. Persyaratan Permohonan Keterangan Ahli Pemetaan Kawasan Hutan
  • Pemohon adalah Aparatur Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPNS Kehutanan).
  • Surat permohonan.

INFORMASI UTAMA

Image

Philanthropy Asia Summit 2026: Indonesia Tegaskan Komitmen Percepatan Penetapan Hutan Adat melalui Kolaborasi Multipihak

  • 21 Mei 2026

Direktur Jenderal Perhutanan Sosial, Catur Endah Prasetiani, menjadi salah satu pembicara dalam sesi tematik pada Forum Internasional Philanthropy Asia Summit (PAS) 2026 yang diselenggarakan di Singapura, pada 19 Mei 2026. Sesi tersebut mengangkat tema "Building a Multi-stakeholder Model for Climate, Nature, and Indigenous Land Tenure Rights: Exploring the Inter-governmental Pledge at COP 30". Forum ini mempertemukan para filantropis, pemimpin, tokoh masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat kolaborasi dalam menjawab berbagai tantangan global, termasuk di sektor kehutanan dan lingkungan.

Diskusi ini turut menghadirkan pembicara dari berbagai unsur, yakni perwakilan Non-Governmental Organization (NGO), Tenure Facility, Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), dan Indigenous Peoples of Asia Solidarity (IPAS Fund), perwakilan sektor swasta dari PT Bintuni Utama Murni Wood Industries, serta pelaku filantropi dari Earthshot Prize.

Dalam kesempatan terseb...

Kelola 120 Juta Hektare Kawasan Hutan, Kemenhut Perketat Sistem Mitigasi Risiko dan Pengendalian Internal

  • 20 Mei 2026

Forest Youthverse Summit 2026: Cetak Generasi Muda Penggerak Aksi Biodiversitas

  • 19 Mei 2026

Peresmian Kopdes Merah Putih dan Panen Raya Jagung Serentak Perkuat Transformasi Ekonomi Desa Berbasis Perhutanan Sosial

  • 19 Mei 2026

Menteri Kehutanan Dorong Produk Kehutanan Berkelanjutan Berkembang Pesat di Pasar Amerika Serikat

  • 19 Mei 2026
SUB BAGIAN TATA USAHA
SEKSI PEMOLAAN KAWASAN HUTAN
SEKSI ISDH DAN LINGKUNGAN
Image
  • 26 Mei 2024
  • SEKSI PENGUKUHAN DAN PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

MENGATUR PERENCANAAN HUTAN

Mengatur Perencanaan Hutan: Langkah Penting Menuju Keberlanjutan Ekosistem

Pendahuluan
Perencanaan hutan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hutan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan habitat bagi flora dan faun...

Image
  • 05 Februari 2024
  • SEKSI PENGUKUHAN DAN PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

Carbon Governance: Kunci Menjaga Kedaulatan Negara

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar, menekankan pentingnya regulasi kuat dalam perdagangan karbon untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Dalam wawancara eksklusif dengan Detikcom, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa carbon governance adalah instrumen vital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan karbon...


LINK REKANAN