Whatsapp-Button


SISTEM APLIKASI BPHKTL XIX PEKANBARU

APLIKASI SIPERMATA

DAFTAR APLIKASI LOGIN APLIKASI

PERSYARATAN PEMOHON DATA

Aplikasi ini diperuntukan untuk Perorangan / Lembaga Baik Pemerintahan maupun Non Pemerintah yang memiliki Legalitas yang diakui Negara

PEMERINTAH
  • Dinas / Universitas / Mahasiswa Penelitian
  • Memiliki Surat Pengantar Yang Sah Sesuai Dengan Lembaga Pemerintahan
  • Khusus Mahasiwa Penelitian ( Memilki Surat Sedang Melakukan Penelitian Dari Universitas )

NON PEMERINTAH
  • Perseorangan / LSM / Organisasi / Korporasi / Company.
  • Memiliki Surat Izin Yang Sah Yang Sah Sesuai Dengan Lembaga Non Pemerintahan

APLIKASI SIPINAL

DAFTAR APLIKASI LOGIN APLIKASI

PEMINJAMAN INVENTARIS

PERSYARATAN
  • Terdaftar Sebagai Rekanan
  • Memiliki Surat Resmi dari Instansi Pemerintahan
  • Mengajukan Peminjaman Pada Aplikasi Dengan Mencamtunkan Surat Permohonan







DAFTAR APLIKASI LOGIN APLIKASI

PERSYARATAN PEMOHON DATA

1. Persyaratan Permohonan Telaah Status Kawasan
  • Permohonan dibuat dengan surat yang ditandatangani Pemohon yaitu: Instansi Pemerintah (Pimpinan Instansi) atau Pihak Swasta (Pimpinan Badan Usaha), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perorangan, dan Kelompok Tani.
  • Melampirkan Peta atau Titik Koordinat yang akan ditelaah dalam bentuk koordinat geografis dengan shapefile (SHP).
  • Mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi.
2. Persyaratan Penataan Batas Areal Kerja
  • A. Pemohon Adalah :
  • Pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan.
  • Pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan.
  • Pemegang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan.
  • Pemegang Penetapan KHDT.
  • Pemegang Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
  • B. Pelaksanaan tata batas / pekerjaan lapangan sudah selesai minimal 80%.
  • C. Pemohon menyerahkan data hasil pengukuran yang telah diselesaikan di lapangan dengan data shapefile (SHP).
3. Persyaratan Permohonan Keterangan Ahli Pemetaan Kawasan Hutan
  • Pemohon adalah Aparatur Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, PPNS Kehutanan).
  • Surat permohonan.

INFORMASI UTAMA

Image

Indonesia–Inggris Perkuat Kemitraan Strategis Kehutanan, Project PECI di Aceh Jadi Salah Satu Prioritas

  • 02 Maret 2026

SIARAN PERS
Nomor: SP.58/HKLN/02/2026

Menteri Kehutanan (Menhut) Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menerima kunjungan Menteri Inggris untuk Indo-Pasifik, Seema Malhotra, di Manggala Wanabakti, Jakarta (26/02/2026). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari forum tingkat tinggi Advancing Sustainable Nature Finance in Aceh and Beyond yang diselenggarakan di Lancaster House, London awal tahun 2026. Selain itu, pertemuan ini juga merupakan bagian dari penguatan kemitraan strategis Indonesia-Inggris di sektor kehutanan, konservasi keanekaragaman hayati, dan pembiayaan inovatif berbasis bentang alam.

Salah satu fokus utama pertemuan ini adalah membahas perkembangan serta rencana ke depan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) sebagai salah satu inisiatif prioritas dalam kerja sama kedua negara. Dalam pertemuan ini, Menteri Sheema ingin mengetahui progres dan rencana implementasi PECI masa mendatang.

Peusangan Elephant Conservation Initiative (P...

Perpres 110 Tahun 2025 Perkuat Kedaulatan Negara dalam Pengelolaan Karbon dan Hutan Berkelanjutan

  • 26 Februari 2026

Menteri Kehutanan: Perhutanan Sosial Jadi Pengungkit Kesejahteraan dan Pelestarian Hutan

  • 20 Februari 2026

Menhut Sampaikan Terima Kasih ke Netizen atas Dukungan Restorasi #SaveTessoNilo

  • 29 November 2025

Menteri Kehutanan Apresiasi Agroforestri Kopi Kualitas Ekspor dari Sarongge

  • 10 April 2025
SUB BAGIAN TATA USAHA
Image
  • 05 Desember 2023
  • SUB BAGIAN TATA USAHA

TATA KERJA BPLH

TUGAS

Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai Tugas :

1. Melakukan urusan tata persuratan

2. Kepegawaian

3. Keuangan

4. Perlengkapan dan Rumah Tangga

5. Koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran

6. Evaluasi dan pelaporan

SEKSI PEMOLAAN KAWASAN HUTAN
Image
  • 05 Desember 2023
  • SEKSI SUMBER DAYA HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN

FUNGSI BPKH dan TATA KERJA

Balai Pemantapan Kawasan Hutan mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi serta perubahan status/peruntukan kawasan hutan penyajian data dan informasi pemanfaatan kawasan hutan, penilaian penggunaan kawasan hutan, dan penyajian data informasi sumber daya a...

SEKSI ISDH DAN LINGKUNGAN
Image
  • 26 Mei 2024
  • SEKSI PENGUKUHAN DAN PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

MENGATUR PERENCANAAN HUTAN

Mengatur Perencanaan Hutan: Langkah Penting Menuju Keberlanjutan Ekosistem

Pendahuluan
Perencanaan hutan merupakan salah satu aspek penting dalam upaya pelestarian lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Hutan memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan ekosistem, menyediakan habitat bagi flora dan faun...

Image
  • 05 Februari 2024
  • SEKSI PENGUKUHAN DAN PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

Carbon Governance: Kunci Menjaga Kedaulatan Negara

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar, menekankan pentingnya regulasi kuat dalam perdagangan karbon untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Dalam wawancara eksklusif dengan Detikcom, Siti Nurbaya menjelaskan bahwa carbon governance adalah instrumen vital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam perdagangan karbon...


LINK REKANAN